TUGAS PPKN

CLADIO .R 8C/8

1.

Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1. UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.
7. Peraturan Desa

1. UUD 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang undangan
2. MPR yg dulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sekarang berkedudukan setara dgn lembaga lembaga yg laen seperti DPR dan MA
3. Undng undang ini ditetapkan oleh presiden dan digunakan sebagai pengganti saatterjadi hal yg genting
4. peraturan yg ditetapkan oleh presiden jguntuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya
5. muatan peraturan presiden adalah materi yg diperintahkan oleh undang undang atau materi untuk melaksanakanperaturan pemerintah
6. peraturn daerah adaah perauran yg dibuat oleh dewan perwakila rakyat yg disetujui olrh gubernur ataubupati

peraturan perudang undangan bisa ada karena sebagai dasar hukum untuk membuatperaturan lebih lanjut dan tidak boleh mncantumkan rumusan yg berisi norma

2.

Proses pembentukan peraturan perundang undangan sebagian diatur oleh UUD 1945 yaitu pasal 20 ayat 1 ygberisi DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang undang , pasal 5 ayat 1 tertulis presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada DPR.Slanjutnya pada pasal 20 ayat 2 tertulis perwakilanrakyat memegang kekuasaan membentuk undang

– UUD 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila.

-Tap MPR

Pada masa sebelum Perubahan (Amendemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. peraturan pemerintah

 Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

-peraturan presiden

Perpres atau Peraturan Presiden merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

-peraturan daerah muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.

Peraturan yg akan saya buat adalah menangkap anak anak yg dibawah umur jika merokok dan membawa motor tanpa surat surat dan sim dan diberi hukuman yaitu dipejara selama 3 hari agar tidak melakukannya lagi.Lalu agar generasi muda tidak terpengaruh tetang korupsi,kolusi dan lain lainnya saat besar nanti yaitu setiap sekolah melakukan seminar tentang hal tersebut.