- perundang-undangan berdasarkan uu No 12 tahun 2011 terdiri atas :
- Undang-Undang dasar republik indonesia tahun 1945: dibuat oleh BPUPKI pada tanggal 18 Augustus tahun 1945. merupakan perundangan yang paling tertinggi. Berperan sebagai hukum tertulis dan konstisusi pemerintahan indonesia.
- Tap MPR: pada awal reformasi MPR tidak termasuk dalam peraturan perundangan indonesia. tetapi pada tahun 2011 MPR menjadi Hirarki peraturan indonesia di bawah UUD 1945
- UU/PERPU: PERPU ditetapkan oleh presiden yang digunakan untuk mengannti peraturan. Jika Perppu ditolak DP maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut
- PP: Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai semestinya. sebagai aturan organik menurut hirarkinya tidak boleh bertolak belakang.
- Peraturan presiden: adalah peraturan perundang”an yang dibuat presiden. materinya diperintahkan oleh UU utk melaksanakan PP
- Peraturan daerah provinsi: dibentuk oleh DPR bersama kepala daerah.
- peraturan daerah kota/kabupaten: Perda adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan
Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-Undangan: peraturan per UU adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan, UU merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan.
2. Proses pembentukan per UU:
- RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden. diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi yang khusus menangani bidang legislasi atau DPR
- RUU diajukan oleh Presiden dan disiapkan oleh mentri atau pimpinan lemabaga yang sama tujuanya
- disusun dalam Program Legislasi Nasional oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun
- Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR
- RUU melanjut pembicaraanya: pembicaraan satu dilakukan dalam rapat komisi,rapat badan legislasi,dll. dilakukan dalam musyawarah pembahasan daftar inventarisi maslah dan penyampian dalam mini friksi
- pembicaraan tingkat kedua berisi: hasil pembicaraan tingkat 1,persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh mentri yang mewakilinya
- bila tidak mencapi musyawarah mufakat bisa mengambil keputusan dari suara terbanyak
- RUU yang dapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan pada Presiden untuk ditandatangani ditambah pengesahan serta diundangkan dalam lembaran NEgara republik indonesia
3. jadi kita harus mengasitahu geneasi- genarasi muda apa itu korupsi,kolusi,dan Nepotisme karna ada anak jaman sekarang yang masih tidak mengerti tentang itu. kalau sudah tau kita harus mengasihtau itu salah karna itu merugikan orang lain. cara- cara mengasihtauinya adalah: sosial media, siapa sih jaman sekarang yang tidak mengunakan sosial media jadi kita harus menyebarkan bahayanya. kita bisa menyebarkan melewat radio karna biasanya orang denger radio di mobil saat perjalanan. kita juga bisa meningklanya di TV atau di poster agar orang bisa melihat apa yang dikatakan. kita juga bisa mengadakan hari peringatan agar semua orang tau tentang dampak korupsi,kolusi, dan nepotisme. kita juga harus melapor semua hasil penjualan dan untung kita pada pemerintah agar bisa di cek.
PKM 8C 